•Bos Oranye Pesta Pora Di Kawasan HP Mayang
Muntok wisenews.my.id – Setidaknya sudah tiga regulasi yang jelas dikangkangi oleh sebuah gudang timah yang terletak di Desa Mayang Simpang Teritip Bangka Barat, diduga milik ED alias Bos Oranye ini. Pertama, adalah UU Minerba, kedua Instruksi Gub soal pemberantasan gudang timah penampung timah ilegal serta Perda No 7/2015, Rabu 29 April 2026.
Pantauan media ini menyatakan bahwa, gudang timah ini selain memiliki penggorengan besar untuk memanggang pasir timah yang baru datang dan di sekeliling gudang tidak nampak plang tanda daftar perusahaan gudang. Apalagi diduga nihil surat izin.
“Punya boss Oranye (ED),” bisik seorang pekerja yang terkesan agak jeri membuka mulut.
Asal tahu saja, ancaman pidana bagi penampung timah ilegal sesuai dengan Pasal 161 UU Minerba No 3/2020 dan KUHP Pasal 263 adalah kurungan maksimal 5 tahun dan denda Rp100 miliar, ditambah jika pemilik berbelit mengklaim bahwa timahnya legal ditambah dengan pidana pemalsuan surat dengan ancaman pidana 7 tahun.
Informasi yang masuk ke media dari sumber terpercaya mengatakan bahwa Bos Oranye ED asal desa mayang ini merupakan mata rantai dari jaringan besar dalam pusaran timah ilegal di Bangka Barat, dan Bangka Belitung. Berdasarkan informasi sumber terpercaya, selain polos tanpa izin apapun, Bos Oranye ED ini juga sangat patut diduga mengkoordinir penjarahan pasir timah dalam kawasan Hutan Produksi Desa Mayang.
Aktifitas mengangkangi hukum Bos Oranye ED ini, disinyalir kuat berpotensi besar tidak menyumbang pendapatan asli daerah bagi kabupaten Bangka Barat, sebab ketika Camat Simpang Teritip Darmawie dikonfirmasi perihal tersebut, pihak Camat menjawab singkat, “Wa alaikumsalam wr.wb.
Mohon maaf pak, kami tidak mengetahui sama sekali,” tulisnya dalam pesan instan whatsapp jam 18:36 wib.
Adapun Bos Oranye alias ED yang diduga kuat sebagai narasumber mahkota dari artikel ini, justru belum merespons secara maksimal konfirmasi media yang dikirimkan pada jam 17:57 wib.
Yang lainnya adalah, sampai berita ini tayang pihak berwenang yang lain seperti Satpol PP Pemkab Babar belum merespon konfirmasi yang dikirimkan media, dan akan terus diupayakan agar berita berimbang.
Selain itu, media pun disebutkan telah berupaya menghubungi langsung ke narasumber, tapi sampai berita ini tayang yang bersangkutan belum maksimal merespons konfirmasi dan hasil rapat redaksi malam ini memutuskan berita naik tayang. Dengan ketentuan, media menerima permintaan HAK JAWAB dan HAK KOREKSI jika ada informasi dalam artikel yang dianggap tidak sesuai. (Red)
