Tempilang, wisenews – Polemik aktivitas penertiban di kawasan yang dikenal warga sebagai Tambang 21, Kecamatan Tempilang, terus bergulir dan memicu tanda tanya di tengah masyarakat. Peristiwa yang disebut berlangsung pada Kamis, (26/2/26) itu bukan hanya menyisakan persoalan bagi para penambang kecil, tetapi juga menyeret nama oknum Babinsa Desa Benteng Kota, Sersan Wahyudi, ke dalam pusaran sorotan publik.
Berdasarkan keterangan yang berkembang di lapangan, aktivitas penertiban disebut berlangsung mendadak di area yang berada dalam wilayah IUP milik PT Timah Tbk. Sejumlah penambang kecil mengaku kegiatan mereka dihentikan secara tiba-tiba, bahkan beberapa unit mesin tambang dilaporkan ikut diamankan.
Yang kemudian memantik kegelisahan bukan semata tindakan penertiban itu sendiri, melainkan cara dan situasi saat tindakan dilakukan. Warga mengaku tidak melihat adanya surat perintah yang diperlihatkan di lokasi ketika aktivitas mereka dihentikan. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.
Nama Sersan Wahyudi diduga ikut mencuat setelah sejumlah pihak di lapangan menyebut keberadaannya dalam rangkaian peristiwa tersebut. Posisi Babinsa yang selama ini dikenal sebagai aparat pembina wilayah membuat sebagian masyarakat mempertanyakan apakah pendekatan yang terjadi sudah sejalan dengan fungsi teritorial yang melekat pada aparat kewilayahan.
Di tingkat akar rumput, narasi yang berkembang bahkan semakin tajam. Muncul persepsi bahwa oknum Babinsa tersebut diduga seolah bergerak selaras dengan kepentingan pengusaha yang berkaitan dengan aktivitas di Tambang 21. Persepsi ini terus bergulir dan memunculkan kesan sensitif di masyarakat seakan-akan seragam negara dapat ditarik dalam pusaran kepentingan bisnis di lapangan.
Jika persepsi ini tidak segera dijawab secara terbuka, kekhawatiran publik dikhawatirkan akan semakin melebar. Sebab Babinsa merupakan ujung tombak Tentara Nasional Indonesia di tingkat desa yang melekat dengan fungsi pembinaan teritorial, pengayoman masyarakat, serta menjaga stabilitas wilayah.
Benarkah Peran Babinsa di Tambang 21 Sudah Sesuai?
Pertanyaan tersebut kini ramai diperbincangkan warga Tempilang. Sebagian masyarakat menilai, jika benar terdapat kedekatan yang terlalu jauh antara aparat kewilayahan dengan kepentingan pengusaha, maka hal itu berpotensi mencederai prinsip netralitas yang selama ini dijunjung dalam tugas teritorial.
Sorotan publik pun turut mengarah pada Kodim Bangka Barat sebagai satuan komando kewilayahan yang membina Babinsa di daerah tersebut. Penguatan pengawasan internal dinilai penting agar tidak muncul kesan adanya ruang abu-abu dalam pengendalian personel di lapangan.
Selain itu, warga juga menunggu kejelasan terkait status aktivitas di Tambang 21, termasuk posisi pihak pengusaha yang disebut-sebut berkaitan dengan dinamika di lokasi. Tanpa penjelasan yang terang dari semua pihak, polemik ini dikhawatirkan terus berkembang dan memicu kegelisahan sosial di tingkat desa.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak-pihak yang namanya mencuat dalam polemik Tambang 21. Situasi tersebut membuat tanda tanya publik masih menggantung.
Masyarakat berharap ada klarifikasi terbuka dan langkah penelusuran yang transparan agar tidak muncul persepsi liar di lapangan. Sebab ketika muncul kesan aparat kewilayahan dapat dipengaruhi kepentingan tertentu, yang dipertaruhkan bukan hanya nama individu, tetapi juga kepercayaan publik terhadap institusi negara.
